Asintel Kejati Sulsel Hadiri Rakor Penanganan Bencana Hidrometereologi yang Dipimpin Menko PMK Pratikno
KEJATI SULSEL, Makassar—Asisten Bidang Intelijen Kejati Sulsel, Ardiansyah mewakili Kajati Sulsel Agus Salim menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (2/1/2025).
Rakor ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno. Dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, pimpinan Forkopimda Sulsel dan bupati/walikota se-Sulsel.
Menko PMK Pratikno dalam kesempatan itu menyerahkan bantuan untuk penanganan bencana di Sulsel senilai Rp14 miliar lebih. Ada beberapa poin penyampaian Menko PMK untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Sulsel.
“Dalam jangka pendek optimalkan infrastruktur dan laksanakan apel siaga bencana. Jika terjadi bencana segera siapkan logistiknya. Untuk jangka menengah, yang paling penting adalah mengurangi risiko bencana, terutama dalam bentuk perencanaan pembangunan,” kata Pratikno.
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan selama 3 minggu ada 271 kejadian bencana di Sulsel. Rinciannya, 209 banjir, 30 angin kencang (puting beliung), 26 tanah longsor dan 2 banjir bandang.
“Daerah terdampak 236 kelurahan/desa, 63 kecamatan di 13 kabupaten/kota. Bencana juga menyebabkan 6.547unit rumah mengalami kerusakan dan 3871 infrastruktur rusak,” kata Prof Zudan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terkait hidrometerologi basah, seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.
“BNPB menerima permintaan tanggap darurat dari 16 kabupaten/kota saat cuaca ekstrem. Daerah terdampak ini meliputi, 221 desa/kelurahan, 66 kecamatan di 16 kabupaten/kota. Dengan 3 korban meninggal dunia dan 3 lainnya hilang,” sebut Suharyanto.
Suharyanto menjelaskan penyebab utama kejadian bencana di Sulsel adalah curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan luapan air sungai dan tanah longsor.
Kepada pemerintah daerah, Kepala BNPB meminta segera melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana. Serta penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban/pengungsi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Prof Dwikorita Karnawati mengungkapkan periode Desember 2024 hingga Januari 2025 perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, rob, tanah longsor, angin kencang dan gelombang tinggi.
“Kondisi ini dipicu oleh kombinasi aktifnya fenomena atmosfer global, termasuk MJO, gelombang atmosfer, cold surge dan monsun Asia yang bertepatan dengan fenomena seperti Supermoon dan Bulan Baru. Jadi tetap waspada di bulan Januari-Februari,” ungkap Dwikorita.
BMKG menyebut puncak musim hujan di wilayah Sulsel sebagain besar di bulan Januari-Februari wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Takalar, Pangkep, Jeneponto hingga Bantaeng. Sementara Mei-Juni di wilayah pesisir Timur Sulsel seperti Kabupaten Bone, Bulukumba, Sinjai, Wajo hingga Soppeng.
